Wakil Ketua Komisi II: Kalau Tahu Malu Bupati Garut Harusnya Mundur

Jakarta - GN
Pernikahan empat hari Bupati Garut Aceng HM Fikri (40) dengan Fany Octora (18) menuai kecaman. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, kalau Aceng menyadari apa yang dilakukannya memalukan, maka seharusnya ia mundur.

"Orang yang mau mundur itu orang yang yang tahu malu, kalau ini dianggap bukan cerita malu dan merasa tidak merasa bersalah, dia tidak akan mundur," kata Ganjar Pranowo di gedung DPR , Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Menurutnya, setidaknya Bupati Garut harus ditegur oleh Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat karena ini masuk dalam masalah etik. Menegur kepala daerah menurut Ganjar adalah bagian dari pembinaan.

"Menegur itu membina, ada pembinaan. Pembinaan itu bisa meredakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau kemudian itu fitnah ya harus dilindungi bupatinya. Dilaporkan (ke polisi) itu menjadi benar tapi soal etika harus diselesaikan, jangan kawin cerai mau bilang itu hak, hak seperti apa," ujarnya.

Soal pemecatan, menurut Ganjar hal itu masih terlalu jauh, karena pemecatan itu hanya bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran sementara yang terjadi saat ini masih di ranah etik.

"Terlalu jauh, pemecatan itu kalau ada pelanggaran. Apakah sebagai kepala daerah melanggar, kalau konstruksinya nggak sampai ke sana yang nggak bisa pecat-memecat.

"Coba pas kan dengan hak dan kewajiban dalam UU nomor 32 tahun 2004, mana yang tidak pas baru bisa kita treat orang itu seperti apa," imbuhnya.

Ia menuturkan, meski tidak sampai pemecatan, tetapi Bupati Garut akan menerima sanksi sosial dan politik dari masyarakat, baik ditunjukkan dalam protes maupun dalam Pemilu yang akan digelar.

"Sanksi sosial dan politk bisa terlihat di pemilu. Kalau demo itu adalah respon terhadap sikap yang diberikan masyarakat kepada bupati. Ya nggak apa-apa kalau dia (bupati) nggak respon, itu namanya tekanan politik. Problemnya adalah ini beneran atau nggak, kalau dianggap tidak benar maka dia tidak mau mundur, kalau dianggap fakta-fakta itu tinggal dia malu atau tidak," jelas poltisi PDIP itu. (*Dd)